DPR Soroti Dana Cadangan Akomodasi Haji 2026 Hampir Habis, Kemenhaj Diminta Jelaskan!

RMBANTEN.COM — Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mempertanyakan penggunaan anggaran akomodasi cadangan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang mencapai Rp96,863 miliar.
 

Abidin meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan penjelasan mengenai alasan hampir seluruh anggaran yang sejak awal disiapkan sebagai dana cadangan tersebut akhirnya terserap.
 

Hal itu disampaikan Abidin dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
 

Dana Cadangan Makkah-Madinah Hampir Habis
 

Abidin mengungkapkan, anggaran akomodasi cadangan tersebut terdiri atas sekitar Rp23 miliar untuk Makkah dan Rp73,662 miliar untuk Madinah.
 

Dengan total mencapai Rp96,863 miliar, politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai realisasi anggaran tersebut perlu mendapat penjelasan lebih rinci.
 

Pasalnya, dana cadangan pada prinsipnya disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan atau kondisi yang tidak terduga selama penyelenggaraan haji.
 

“Akomodasi cadangan hampir habis seluruhnya, begitu ya, yang untuk di Makkah dan Madinah. Total seluruhnya adalah Rp96,863 miliar, di Makkah Rp23 miliar, dan Madinah Rp73,662 miliar,” ujar Abidin.
 

"Kalau Terserap Semua, Bukan Cadangan Lagi"
 

Abidin mempertanyakan kesesuaian antara status anggaran sebagai dana cadangan dengan realisasi penggunaannya yang hampir seluruhnya terserap.
 

Menurutnya, penjelasan mengenai penggunaan dana tersebut penting untuk memastikan setiap anggaran penyelenggaraan haji digunakan sesuai perencanaan dan peruntukannya.
 

“Cadangan itu kan artinya tersedia, tapi kok bisa terserap semua? Kan berarti bukan cadangan namanya itu,” tegas Abidin.
 

Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah memberikan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan dana cadangan akomodasi tersebut digunakan dalam jumlah besar.
 

Serapan Pengangkutan Barang Hanya 2,3 Persen
 

Selain persoalan akomodasi, Abidin juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pengangkutan barang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.
 

Dari pagu anggaran sebesar Rp13,97 miliar, realisasinya hanya sekitar Rp321,2 juta atau 2,3 persen.
 

Dengan demikian, terdapat sekitar Rp13,665 miliar anggaran yang tidak terserap.
 

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran penyelenggaraan haji pada tahun berikutnya.
 

DPR Minta Perencanaan Lebih Proporsional
 

Menurut Abidin, rendahnya serapan anggaran pengangkutan barang dapat mengindikasikan bahwa penetapan pagu belum sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan riil di lapangan.
 

Karena itu, ia mendorong Kementerian Haji dan Umrah memperbaiki proses perencanaan anggaran agar alokasi pada tahun berikutnya lebih proporsional dan mendekati kebutuhan sebenarnya.
 

“Ini mungkin ke depan perlu, untuk tahun ke depan perlu benar-benar agar bisa mendekati, jangan terlalu tinggi menempatkan anggarannya,” katanya.
 

Evaluasi Anggaran Haji Jadi Sorotan
 

Sorotan Komisi VIII DPR RI tersebut menjadi bagian dari pembahasan lanjutan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M.
 

DPR menilai akurasi perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
 

Dengan evaluasi terhadap pos anggaran yang mengalami serapan tinggi maupun rendah, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki perencanaan penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tegas, Terpercaya.