Banten

Parlemen

Politik

Hukum

Ekbis

Peristiwa

Olahraga

Calon Dewan

Nasional

Dunia

Gaya Hidup

Opini

Terima Rekomendasi DPRD Kota Tangerang atas LKPJ Tahun 2022, Begini Kata Arief

Laporan: CAREP-03
Rabu, 26 April 2023 | 19:00 WIB
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Walikota Tangerang Tahun 2022. (Foto: Dok Pemkot)
Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Walikota Tangerang Tahun 2022. (Foto: Dok Pemkot)

RMBanten.com - Kota Tangerang - Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang tahun 2022 diterima Walikota Tangerang  Arief R. Wismansyah dari DPRD Kota Tangerang

LKPJ diterima Arief dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Wali Kota Tangerang Tahun 2022 di Ruang Paripurna Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (26/4).

"Beberapa catatan rekomendasi tersebut, akan menjadi bahan dan pedoman untuk menyusun rencana pembangunan mendatang," ujar Arief.

Dijabarkan Arief, pencapaian indikator makro pembangunan daerah Pemkot Tangerang dalam hal pemulihan ekonomi yang mengalami tren  positif pada tahun 2022. Di mana rata - rata capaian kinerja mencapai 97,95% atau meningkat 4,63% dari tahun 2021 berdasar data BPS tahun 2023.

"Atau dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi," ujarnya.

Arief membeberkan berbagai capaian positif di sepanjang tahun 2022 yang tak lepas dari kolaborasi dan juga sinergitas antara jajaran ASN Pemkot Tangerang, DPRD dan juga unsur masyarakat yang telah dibangun dan terus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Tangerang.

"Tak lupa, para stakeholder  yang secara terus menerus bekerjasama dan sama - sama bekerja dalam pembangunan daerah," demikian Arief dilandsir dari laman tangerangkota.go.id.

Sebagai informasi, dalam Rapat Paripurna tersebut, DPRD Kota Tangerang memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Wali Kota Tangerang tahun 2022 yang meliputi 25 aspek yang menjadi program pembangunan.

Diantaranya, urusan pendidikan, kesehatan sosial hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)rajamedia

Komentar: