Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

DPR Usulkan Gaji PNS Pusat Lewat Kopdes, Pegawai Pemda Tetap via Bank Daerah

Laporan: Tim Redaksi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:02 WIB
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda - RMN -
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda - RMN -

RMBANTEN.COM – Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan agar wacana penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih hanya diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga.
 

Sementara itu, gaji PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah (pemda) diusulkan tetap disalurkan melalui bank pembangunan daerah (BPD).
 

Rifqinizamy menilai, kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan untuk melindungi keberlangsungan bank daerah sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), sekaligus menjaga stabilitas ekosistem keuangan daerah.
 

“Bagi Komisi II DPR RI, bank daerah sebagai BUMD tentu harus diproteksi,” kata Rifqinizamy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
 

Bank Daerah Terancam Kehilangan Dana Murah
 

Politikus Partai NasDem itu mengatakan, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) telah menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan perpindahan pengelolaan kas dan penyaluran gaji dari bank daerah ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
 

Menurut Rifqinizamy, perpindahan tersebut berpotensi menggeser dana murah yang selama ini menopang operasional bank daerah.
 

Ia menyebut sekitar 70 persen dana murah di bank daerah berpotensi berpindah ke Himbara apabila skema penyaluran gaji ASN daerah turut dialihkan.
 

Kondisi itu, menurutnya, dapat meningkatkan kerentanan bank daerah dalam menjaga likuiditas dan keberlangsungan bisnisnya.
 

Karena itu, rencana penyaluran gaji melalui Kopdes Merah Putih perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan daerah.
 

Kredit ASN Jadi Pertimbangan
 

Rifqinizamy juga menyoroti hubungan antara penyaluran gaji ASN daerah dan fasilitas kredit yang dimiliki para pegawai.
 

Menurut dia, banyak PNS dan PPPK di lingkungan pemda memiliki kredit perbankan yang disalurkan melalui bank daerah. Selama ini, pembayaran cicilan kredit tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pemotongan otomatis atau autodebet dari rekening penerima gaji.
 

Jika penyaluran gaji berpindah ke lembaga lain, mekanisme pembayaran cicilan tersebut berpotensi menghadapi kendala.
 

“Para gubernur idealnya juga diajak bicara, karena terkait dengan kesiapan Koperasi Desa Merah Putih kan juga harus dipastikan apakah di seluruh tempat sudah bisa operasional atau belum,” ujarnya.
 

Ia menilai, kesiapan operasional koperasi serta dampaknya terhadap sistem keuangan daerah harus menjadi bagian dari pertimbangan sebelum kebijakan diterapkan.
 

Bank Daerah Bisa Berkolaborasi dengan Kopdes
 

Meski meminta agar penyaluran gaji ASN daerah tetap melalui bank daerah, Rifqinizamy tidak menutup peluang kerja sama antara bank daerah dan Koperasi Desa Merah Putih.
 

Menurutnya, kolaborasi dapat menjadi jalan tengah agar program penguatan koperasi tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan bank daerah.
 

Dengan demikian, pengembangan Kopdes Merah Putih diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga kesehatan dan keberlanjutan lembaga keuangan milik pemerintah daerah.
 

Rifqinizamy juga menekankan pentingnya melibatkan para gubernur dalam pembahasan kebijakan tersebut, mengingat pemerintah provinsi memiliki kepentingan langsung terhadap keberlangsungan BPD.
 

Usulan Penyaluran Gaji Sudah Diajukan ke Kemenkeu
 

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pengajuan terkait rencana penyaluran gaji PNS melalui koperasi telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
 

“Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan,” kata Ferry beberapa waktu lalu.
 

Ferry menjelaskan, rencana tersebut masih dalam tahap persiapan. Pemerintah tengah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaannya, tetapi belum merinci besaran anggaran maupun mekanisme penyaluran gaji yang akan digunakan.
 

Usulan Rifqinizamy menjadi salah satu masukan dalam pembahasan kebijakan tersebut, terutama terkait perlindungan bank daerah, kesiapan operasional koperasi, serta keberlanjutan layanan keuangan bagi ASN di tingkat daerah.
 

RAJAMEDIA.CO – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: